Sabtu, 28 November 2015

Jaminan Perlindungan Keselamatan Penumpang Umum Kapal Wisata Di Kabupaten Pesisir Selatan


Padang, 27 November 2015

Setelah sukses dalam melaksanakan Kegiatan Pekan Keselamatan di Jalan Pada Tahun 2014, di penghujung Tahun 2015 ini, kembali Jejaring Kemitraan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan sebuah terobosan dalam Program Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan (GAKTI), yaitu dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Jaminan Perlindungan Keselamatan Penumpang Umum Kapal Wisata pada tanggal 27 November 2015



Upaya di bidang GAKTI bertugas untuk nelaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pengendalian gangguan akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Jaminan Perlindungan Keselamatan Penumpang Umum Kapal Wisata pada tanggal 27 November 2015 akan mendukung Program Dinas Kesehatan di Untuk Penanganan Kecelakaan dan selalu menjadi pengingat kepada masyarakat bahwa transportasi wisata ini bisa juga menimbulkan kecelakaan mulai dari ringan sampai berakibat kematian.
Pada dasarnya wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Jika terjadi kecelakaan di lokasi objek wisata dan bukan karena kesalahan wisatawan, maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggara pariwisata. 

Salah satu cara mengelola risiko itu ialah menggunakan jasa pihak ketiga seperti perusahaan asuransi yang berfungsi menerima risiko atas pengunjung dan infrastuktur wisata apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Misalnya saja bekerja sama dengan perusahaan PT Asuransi Jasaraharja, demikian papar Kadishub dan Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan, Drs. Iqbal Rama Dipayana, M.Si.

Adanya jaminan perlindungan keselamatan penumpang umum kapal wisata di Kabupaten Pesisir Selatan, yang didukung dengan peraturan yang mengatur secara eksplisit sehingga implementasi dari peraturan ini belum berjalan secara optimal dan menyeluruh adalah sebuah upaya menjamin keselamatan wisatawan di daerah ini.

"Perbup ini harus diterapkan di Kab. Pesisir Selatan saat ini karena Kab. Pesisir Selatan telah menjadi destinasi wisata pantai dan laut yang sangat di minati oleh wisatawan dari daerah maupun mancanegara. Dengan adanya aturan Pemkab Pessel yang menjamin keselamatan wisatawan dalam menggunakan kapal wisata umum maka wisatawan pun akan merasa nyaman dalam menggunakan kapal wisata umum" tambah Iqbal mengakhiri wawancara

(DR. dr. Irene, MKM)

Rabu, 03 Juni 2015

Forum Kemitraan Peduli Imunisasi


Padang, 3 Juni 2015

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.

Kegiatan imunisasi diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Mulai tahun 1977 kegiatan imunisasi diperluas menjadi Program Pengembangan Imunisasi (PPI) dalam rangka pencegahan penularan terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Campak, Polio, Tetanus serta Hepatitis B.

Implementasi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi didefinisikan bahwa imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Pertemuan Sosialisasi Forum Kemitraan
Provinsi Sumatera Barat
Untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi serta anak balita perlu dilaksanakan program imunisasi untuk Penyakit Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) seperti penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Polio dan campak. Idealnya bayi harus mendapat imunisasi dasar lengkap terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, HB 3 kali dan campak 1 kali.

Masalah yang dihadapi adalah munculnya kembali PD3I yang sebelumnya telah berhasil ditekan sebagai akibat dari masih belum tercapainya cakupan imunisasi dasar ini.
SK Forum Kemitraan Sumbar
Penguatan di sisi supply secara rutin setiap tahun dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan dengan semakin menguatnya kegiatan disisi demand melalui kemitraan diharapkan kesinambungan dan keberhasilan program imunisasi dimasa mendatang semakin terjamin.

Kemitraan harus digalang dengan baik dalam rangka pemberdayaan maupun bina suasana dan advokasi guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan. 
Provinsi Sumatera Barat membentuk Forum Kemitraan Peduli Imunisasi Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 050-370-2015 Tentang Forum Kemitraan Peduli Imunisasi Sumatera Barat, yang terdiri dari individu, keluarga, pejabat atau instansi pemerintah yang terkait dengan urusan kesehatan (lintas sektor), organisasi profesi, agama, kesejahteraan keluarga, pemuka atau tokoh masyarakat, media massa dan lain-lain, dimana kemitraan ini harus berlandaskan pada tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan cakupan imunisasi.
Penandatanganan MOU
Pada tanggal 29 Mei 2015, dilakukan Sosialisasi Forum Kemitraan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan pada saat yang sama dilakukan Penandatanganan MOU antara Dinas Kesehatan dengan Mitra Imunisasi dan Peluncuran Buku Panduan Mitra Imunisasi ditandai dengan Penyerahan Secara Simbolis SK dan Buku Panduan Mitra kepada Ketua Forum Kemitaan Prof. DR. dr. Rizanda Machmud, M.Kes.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar pada bayi berusia 0-11 bulan, Dinas Kesehatan sudah berupaya maksimal, akan tetapi masih saja ada kendala-kendala seperti adanya mitos-mitos tentang imunisasi, selain itu juga kami masih membutuhkan penguatan pada petugas kami di lapangan. Dengan adanya Forum Kemitraan ini diharapkan kita semua bisa berbagi peran untuk mensukseskan program imunisasi, organisasi dapat membantu dalam menjawab mitos negatif, organisasi profesi dapat memperkuat semua anggotanya agar mampu dan peduli dalam melaksanakan imunisasi dan universitas/Poltekkes dapat berkontribusi agar sejak dalam proses pendidikan mahasiswa sudah mempunyai pengetahuan tentang imunisasi. Dengan itu nantinya tidak ada lagi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti KLB Diferi yang kita alami sekarang ini.

Penandatanganan MOU
Ketua Forum Kemitraan Peduli Imunisasi Sumatera Barat, Prof. DR. dr. Rizanda Machmud, M.Kes. dalam presentasinya menyampaikan bahwa dengan forum ini kita bisa bersama-sama mewujudkan imunisasi yang tinggi dan merata. Pemerintah selalu menyerukan vaksinasi dan imunisasi pada bayi. Di sisi lain, tidak sedikit yang menentangnya dengan alasan daya tahan tubuh alami manusia sudah cukup untuk menangkal berbagai penyakit. Mengapa kini banyak yang menentang vaksin bayi? 

Penyerahan SK Forum dan Peluncuran
Buku Panduan Mitra Secara Simbolis
Saya baca dan baca, rata-rata isinya sama, artikel yang sama, dicopy paste berulang-ulang dari satu situs ke situs yang lain dari satu blog ke blog yang lain. Yang membuat saya tambah mangap dan tergeleng-geleng, artikel tersebut seolah-olah benar-benar evidence based, mencatut nama ahli-ahli, penelitian-penelitian, data dan angka, meyakinkan nian. Katanya vaksin yang dipakai dibuat dinegara asing, padahal kan Vaksin itu dibuat oleh Biofarma, di produksi di Indonesia, diekspor ke 120 negara termasuk 36 negara-negara Islam yang tergabung di dalam OKI. Untuk menyikapi ini perlu pendekatan holistik (memahami  dan memperhitungkan semua aspek dan dimensinya, juga saling keterkaitannya, namun memfokuskan pada implementasi aspek/dimensi tertentu dengan membangun sinergi) untuk itu perlu menggalang forum kemitraan.

Buku Panduan Mitra

Dibutuhkan kemitraan yang setara dan sinergis dengan berbagai pihak dan kemitraan antara Pemerintah, Pemda, LSM, dunia usaha, universitas, tokoh/pemuka masyarakat, donor serta lembaga internasional, dan lainnya, berbagi peran dan tanggung jawab. Iklim yang kondusif untuk menggalang kemitraan dalam promosi kesehatan secara lebih efektif dengan membuka peluang pemanfaatan energi kreatif masyarakat dan membangun kepemilikan bersama agar hasil segera terlihat dapat menjadi target dari langkah-langkah cepat, disamping upaya-upaya promosi lainnya yang berjangka menengah dan panjang.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa saat ini kami sedang membuat Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Imunisasi, untuk kemudian dilaksanakan dan disempurnakan menjadi Peraturan Daerah nantinya.

(Posted by : DR. dr. Irene, MKM)

Kamis, 05 Februari 2015

Dialog Interaktif Tentang Difteri dan ORI di Kota Padang

Padang, 5 Februari 2015

Pada hari ini di Padang TV, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, didampingi oleh dr. Iskandar Syarif, SpA(k) melakukan dialog interaktif di TVRI, menyikapi Kota Padang yang saat ini dalam keadaan KLB Difteri.

Dialog Interaktif diawali dengan penjelasan apa itu difteri oleh dr. Iskandar Syarif, SpA(k), bahwa penyakit difteri adalah penyakit menular mematikan yang menyerang saluran pernafasan bagian atas (tonsil, faring dan hidung) dan kadang pada selaput lendir dan kulit yang disebabkan oleh bakteri yaitu Corynebacterium diphteriae. Semua golongan umur baik anak-anak maupun orang dewasa dapat tertular oleh penyakit ini. Namun anak usia kurang dari 5 tahun dan orang tua diatas 60 tahun sangat beresiko tertular penyakit Difteri.

Perlu dijelaskan supaya masyarakat tidak salah paham, kasus sampai saat ini 9 orang, meninggal 2 orang dan pada umunya mengenai anak SD yang berusia diatas 5 (lima) tahun, ini disebabkan karena imunisasi yang tidak lengkap, vaksin yang tidak bagus, bahkan ada yang imunisasinya tidak ada sama sekali, demikian Gubernur Irwan Prayitno mengawali dialog ini.

Beberapa pasien memang dirawat di RS, yang terpenting adalah mereka-mereka yang tidak terkena itu kita imunisasi dengan baik mulai dari umur 2 bulansampai 15 tahun, agar rantai penularan dapat kita putus. Anak-anak harus diimunisasi secara lengkap sehingga kemungkinan tertular kecil, yang kita lakukan adalah sosialisasi melalui puskesmas, PAUD, Posyandu dan sekolah-sekolah. Imunisasi ini diberikan gratis di Posyandu dan sekolah-sekolah.

Dr. Iskandar, SpA(k) menambahkan bahwa selain lingkungan yang kotor penyebaran difteri itu adalah melalui orang sakit atau orang yang membawa saja (carrier), jika dia batuk atau bersin dan mengenai anak-anak yang tidak terimunisasi dengan baik bias menyebabkan penyakit, cara yang terbaik adalah kita melakukan imunisasi untuk anak-anak kita sehingga dia memperoleh daya tahan yang bagus.

Kasus ini muncul 2 tahun kebelakang, mungkin disebabkan karena capaian program imunisasi yang kurang bagus. Diberikan ADS (Anti Difteri Serum), maka kumannya akan hilang, tapi kekebalan dari ADS tidak lama, jadi anak yang sudah terkena juga harus dilengkapi imunisasinya. Penderita dirawat di ruangan isolasi khusus dan diberikan ADS serta antibiotik

Pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah praktis, Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan 1 orang yang kena sudah kita nyatakan sebagai KLB, untuk memutus rantai penularan dari yang carrier atau yang sakit, maka kita lakukan ORI . Anak dengan gejala difteri, demam, sesak dan sakit tenggorokan, langsung dibawa ke sarana pelayanan Kesehatan terdekat, dan jika tersangka difteri langsung diisolasi di RS.

Salah satu penanya Ibu Iyah dari Seberang Padang, mempunyai cucu berumur 4 tahun 5 bulan, imunisasinya Alhamdulillah lengkap. Apakah perlu diimunisasi lagi. Dr. Iskandar menyampaikan bahwa Imunisasi dasar untuk anak diberikan imunisasi 3 kali usia 2, 3 dan 4 bulan. Dan perlu diberikan booster pada usia 18-36 bulan sebanyak 1 kali. Saat ini karena adanya KLB Difteri, maka tanpa memandang status imunisasi, anak harus kita imunisasi sebanyak 2 kali, bulan ke 0, 1 dan ke 6 tambah Gubernur Irwan Prayitno.

Jika kita lihat kasus ini rata-rata berumur diatas 5 tahun, maka ini juga diakibatkan karena imunisasi di masa lalu, baru terdampak sekarang. Gubernur menghimbau pada masyarakat untuk melengkapi imunisasi pada anak-anak yang belum diimunisasi, selain itu ada vaksin BCG untuk TBC, Campak, Polio untuk mencegah Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Sekarang sudah KLB, yang penting lagi adalah ke depannya, anak-anak kita harus diimunisasi, jangan ada yang tidak mau datang. Semua anak usia 2 bulan sampai 15 tahun harus diimunisasi dan saat ini sudah dikerjakan oleh Dinas Kesehatan, dan saat ini sedang dilakukan di Posyandu, di PAUD, SD/MI dan SMP/Sederajat.

Penyebabnya adalah kurangnya imunisasi pada diri seseorang, kalau masyarakat sudah lengkap imunitasnya kecil kemungkinan tertularnya. Misalnya ada 4 (orang) yang carrier atau pembawa, maka dia akan menularkan padahal dia sendiri tidak sakit. Saat ini mungkin kondisi imunitas anaknya menurun, maka terjangkit difteri, demikian Gubernur Irwan Prayitno, yang memang sejak dahulu sangat mendukung program imunisasi menyampaikan. 

Beliau juga menambahkan bahwa masalahnya adalah saat ini banyak masyarakat yang merasa tidak perlu anaknya diimunisasi, ada yang mengatakan bahwa vaksin ini haram. Ini fakta dan data yang tidak bias kita pungkiri, bahwa imunisasi itu penting untuk buah hati kita. Ini sebagai bukti bahwa imunisasi itu penting. Akan ada petugas yang ditugaskan untuk memberitahu kepada masyarakat perihal pentingnya imunisasi, kapan harus datang untuk imunisasi. Zaman dahulu, misalnya ada di Zaman Mesir Kuno, Yunani dan lain-lain, ada sekelompok masyarakat yang punah karena suatu penyakit. Karena kita tak mau itu terjadi secepatnya kita Lakukan ORI.

Menurut Bapak Gubernur, langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemda adalah
  • Memberi dukungan yang seluas-luasnya kepada Dinas Kesehatan sebagai leading sektor untuk mengerahkan upaya-upaya teknis yang dianggap perlu untuk mencegah perkembangan difteri di Kota Padang pada khususnya dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.
  • Menghimbau instansi SKPD dan lintas sektor terkait seperti Dinas Pendidikan, BPBD, Badan Pemberdayaan Masyarakat, LKAAM, MUI untuk dapat mendukung upaya teknis pencegahan terutama pelaksanaan ORI (Out break Respons Immunisazation) se Kota Padang.
  • Membuat edaran ke seluruh Kabupaten/Kota untuk meningkatkan upaya peningkatan cakupan imunisasi dasar pada bayi, balita dan anak sekolah utuk upaya perlindungan jangka panjang terhadap perkembangan difteri dan KLB PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) lainnya dan melakukan surveilans ketat terhadap kasus dengan gejala difteri agar kasus ini tidak menyebar ke kabupaten/kota lainnya.
  • Melakukan penyuluhan melalui media cetak, media TV, media radio.
Saat ini imunisasi yang dilakukan pemerintah sudah semakin membaik, misalnya pada vaksin Pentavalen dalam sekali suntik ada 5 penyakit yang dapat dicegah yaitu DPT, Hb dan HiB. Vaksin-vaksin ini dibuat di Biofarma, yang mana 117 negara yang kebanyakan Negara muslim ikut mengimport. Tidak semua vaksin yang bersentuhan dengan babi, hanya beberapa vaksin, tetapi juga sudah ada fatwa MUI nya untuk menggunakan nya. Selain itu kita harus memperhatikan kasus campak juga. Dukungan ulama sangat penting dalam hal ini, menurut Dr. Iskandar Syarif, SpA(k)

Kejadian ini tidak akan terjadi kalau semua orangtua sadar bahwa imunisasi ini penting untuk anak-anak kita, untuk menghindari penyakit yang sifatnya menular. Kami mohon pada orang tua untuk melengkapi imunisasi anaknya, dan khusus dalam keadaan KLB Difteri ini orangtua yang anaknya berumur 2 bulan sampai 15 tahun pastikan anaknya mendapat vaksinasi di Posyandu, Puskesmas, sekolah-sekolah, himbau Gubernur Irwan Prayitno mengakhiri Dialog Interaktif ini.

(Posted by: DR. dr. Irene, MKM)

TOT Wirausaha Sanitasi STBM Regional Sumatera

Padang, 3 Februari 2015

Pemasangan baju dan tanda peserta secara simbolis
Pada tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari 2015, selama 7 (tujuh) hari bertempat di Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat, TOT Wirausaha STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini merupakan lanjutan dari kegiatan TOT untuk Koordinator Provinsi STBM dan Fasilitator STBM Kabupaten Program Pamsimas II Tahun Anggaran 2015 pada wilayah kerja lama program Pamsimas, yang dihadiri oleh peserta dari unsur Pelaku Wirausaha STBM dari 9 provinsi di Pulau Sumatera. Acara ini dibuka oleh Kabid PP dan Bencana Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, DR. dr. Irene, MKM didampingi Kasi PL Kusnadi, SKM, M.Kes pada hari Kamis, 29 Juni 2015.

Bersama peserta yang mewakili pemasangan baju
secara simbolis

Penyehatan Lingkungan dan STBM


Penyehatan Lingkungan merupakan salah satu program yang menunjang MDGs tujuan ke 7, upaya tersebut dilakukan untuk mengembangkan komitmen penyediaan sarana air minum dan sanitasi yang layak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Peserta pelatihan TOT
Implementasi Program PAMSIMAS di tingkat masyarakat telah berjalan mulai tahun 2008 berakhir tahun 2012 dan dilanjutkan dengan Program PAMSIMAS II mulai tahun 2013. Hasil monitoring terhadap implementasi tesebut menunjukkan bahwa dari empat indicator capaian Key Performance Indicator (KPI), dua diantaranya (SBS/Stop Buang Air Besar Sembarangan dan CTPS/Cuci Tangan Pakai Sabun) belum mencapai target yang ditetapkan. Secara nasional berbasis data MIS PAMSIMAS Kesehatan, status data 26 Februari 2013 pencapaian target persentase masyarakat yang stop buang air besar di sembarang tempat atau SBS (KPI 7) tercapai sebesar 45% dari target 80%. Target masyarakat yang menerapkan program Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir (KPI 8) tercapai sebesar 67% dari 80%. 

Untuk masa yang akan datang tanggung jawang kementerian kesehatan sebagai lembaga pelaksana program Pamsimas II komponen Kesehatan meliputi :
  • Melakukan pembinaan pelaksanaan program dalam perbaikan perilaku hygiene dan sanitasi
  • Mengendalikan upaya pencapaian Key Performance Indicator (KPI) komponen kesehatan
  • Memfasilitasi penerapan/pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
  • Menyediakan dan membina fasilitator STBM di tingkat Kabupaten
  • Menyiapkan sanitarian di tingkat Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan program Pamsimas Kesehatan dalam pencapaian target program
Pelaksanaan TOT Wira Usaha STBM

Praktek lapangan bersama peserta
Pelatihan ini diikuti oleh 80 orang dari Fasilitator STBM Kabupaten, Koordinator STBM Provinsi dan Pelaku Wirausaha STBM yang terdiri dari Provinsi Aceh 4 orang, Sumatera Utara 16 orang, Riau 6 orang, Kepri 3 orang, Sumatera Barat 11 orang, Jambi 6 orang, Bengkulu 7 orang, Bangka Belitung 2 orang, Sumatera Selatan 20 orang dan Lampung 5 orang

Secara umum tujuan TOT Wirausaha STBM bagi Fasilitator dan Koordinator STBM dan Pelaku Wirausaha STBM ini adalah Meningkatkan pemahaman peserta sebagai pemandu dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat dalam bidang Wirausaha STBM serta meningkatkan akses sanitasi melalui Wirausaha STBM yang mendiri dan berkelanjutan sebagai upaya menguatkan pasar sanitasi pedesaan dalam mendukung capaian program Pamsimas Komponen Kesehatan.

Cara pembuatan jamban
 Secara khusus, diharapkan agar dapat: 
  1. Meningkatkan ketrampilan peserta dalam memfasilitasi pelatihan pengembangan Wirausaha STBM 
  2. Memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta untuk dapat mendampingi para pelaku Wirausaha STBM dalam hal: 
    • Menciptakan dan menemukan peluang pasar sanitasi pedesaan melalui serangkaian aktifitas promosi;
    • Memanfaatkan peluang potensi pasar sanitasi menjadi peluang usaha sanitasi yang mandiri dan berkelanjutan;
    • Mengembangkan produk dan layanan sanitasi sesuai yang kebutuhan pasar sanitasi pedesaan;
    • Tertib administrasi pembukuan dan keuangan secara konsisten sebagai salah satu syarat untuk tumbuh berkembangnya sebuah usaha secara berkelanjutan;
  3. Mengembangkan strategi dan dukungan pasca pelatihan untuk pengembangan wirausaha STBM diwilayah dampingan masing-masing peserta.
Maket jamban yang akan dibuat
Materi yang akan dipelajari pada TOT Pelatihan Wirausaha STBM meliputi:
  1. Belajar Bersama 
  2. Kebijakan dan Strategi Nasional STBM
  3. Konsep Dasar STBM
  4. Motivasi Wira Usaha STBM
  5. Jejaring Pemasaran dan Jasa STBM
  6. Produk dan Jasa STBM
  7. Proses Produksi dan Jasa STBM
  8. Teknik Komunikasi dan Presentasi Produk dan Jasa STBM
  9. Praktek Menjual dan Praktek Produksi
  10. Administasi Pembukuan dan Management Keuangan Sederhana
  11. Rencana Bisnis
  12. Monitoring dan Evaluasi Wira Usaha STBM
  13. Teknik Melatih
  14. Monev dan Dukungan Pasca Pelatihan.
  15. RKTL
  16. Evaluasi Pelatihan
Materi tersebut di atas selanjutnya diuraikan lebih rinci dalam kurikulum dan agenda/jadwal untuk pelatihan.


Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini menggunakan prinsip pendidikan orang dewasa dimana peserta menjadi pelaku utama dalam rangka mencapai tujuan kegiatan pelatihan. Adapun metode yang digunakan untuk menunjang proses TOT Wirausaha STBM ini antara lain adalah ceramah, curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi pleno, bermain peran dan penugasan serta praktek lapangan.

Output yang diharapkan dari pelaksanaan TOT Wirausaha STBM untuk Koordinator Provinsi, Fasilitator STBM Kabupaten dan Pelaku Wirausaha STBM ini adalah: 
  1. Tersedianya tenaga pemandu pelatihan wirausaha STBM di setiap provinsi lokasi Pamsimas sesuai kebutuhan.
  2. Tersedianya tenaga pendamping yang mampu mendampingi pelaku wirausaha STBM di wilayah kerja serta dapat menjadi pendorong dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha di wilayah dampingan.
  3. Tersusunnya RKTL Pelatihan Wirausaha STBM ditingkat Provinsi dan jadwal penyusunan buku peta pengembangan wirausaha sanitasi tingkat provinsi dan kabupaten (Target pasar, Jumlah Wirausaha STBM, lembaga keuangan mikro dan lainya yang berpotensi untuk bermitra).
Pelatihan ini akan dipandu 7 orang pemandu dari unsur WSP, TDS dan CMAC dan Advisory Pamsimas. 

Praktek Lapangan

Suasana Praktek Lapangan
Pada Pelatihan ini dilakukan Praktek Lapangan di Kecamatan Lubuk Kilangan dengan membuat percontohan jamban 3-3-1 di 6 (enam) titik dan pada kesempatan ini ada 32 orang masyarakat yang sudah memberi uang muka untuk membeli jamban.

Para peserta pelatihan membuat jamban di titik-titik yang telah dipilih sebagai lokasi pembuatan jamban ini. Masyarakat juga tertaring dengan contoh jamban yang akan dibuat dan memesan jamban tersebut.

Pencapaian kegiatan STBM di Provinsi Sumatera Barat

Untuk kegiatan STBM dengan lima pilar, Propinsi Sumatera Barat sudah sudah melaksanakan kegiatan dengan hasil pencapaian adalah : 
  • § SBS (KPI 7) sudah 45,77% dengan target 80% sudah diatas dari pencepaian nasional 45%
  • CTPS 75,45%, dengan target 90%
  • Higiene Sanitasi sekolah 93.72%, dengan target 90%
  • Limbah rumah tangga yang memenuhi syarat 62,12%, dengan target 80%
  • Sampah yang memenuhi syarat 63,50%, dengan target 80%
  • Tempat Pengelolaan Makanan 63,31%, dengan target 65%
Pelaksanaan STBM di Propinsi Sumatera barat ini juga didukung oleh berbagai kebijakan dan komitmen antara lain:
Foto bersama Kontingen Sumbar Saat
Penutupan Pelatihan
  • Adanya komitmen bersama antara Bupati/Walikota se-Sumatera Barat (Penandatanganan bersama semua Bupati/Walikota) mensukseskan program kegiatan pamsimas 
  • Adanya surat edaran dari gubernur untuk keberlanjutan kegiatan Pamsimas
  • Adanya MOU Bupati Walikota untuk mendukung Progam Sanitasi dan komitmen Dinas Kesehatan Kab/Kota 
  • Teknologi Tepat Guna (TTG) di Salah Satu Lingkungan Padat yang tak punya akses air bersih dan jamban.
  • Meningkatkan wirausaha sanitasi, diawali dengan melakukan Pelatihan Wira Usaha Sanitasi, membentuk Asosiasi dan memberikan solusi jamban murah sehat 
  • Integrasi Program PTM, HIV, TB dan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
  • Telah dilakukan deklarasi bagi lokasi Pamsimas yang sudah SBS di 15 
  • Terpilihnya Provinsi Sumbar dan 2 kabupaten/kota (bersama Jawa Timur dan NTT) untuk pembuatan Succes Story Program Pamsimas 1, yaitu:
    1. Kabupaten 50 kota, hilangkan Perut lega ikanpun senang 
    2. Kabupaten Sijunjung, hilangkan BAB di Kebun dan Plastik Asoi terbang/Ranjau darat 
  • Penghargaan Pokja AMPL Pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) II (bersama NTB dan NTT)
Penutupan Pelatihan

Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen PP dan PL drh. Wilfried H. Purba, MM, M.Kes, berkesempatan untuk menutup pelatihan ini. Didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Penyampaian kesan dan pesan oleh peserta dan diakhiri dengan foto bersama, bapak direktur PL menyampaikan bahwa Terkait belum tercapainya target Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) PAMSIMAS komponen kesehatan serta pengolahan limbah, sampah dan makanan rumah tangga ini menjadi pemicu diperlukannya strategi pelaksanaan yang lebih konkret dan operasional sehingga dapat terumuskan pola peran pendampingan dan pengendalian yang terukur dan sistematis melalui integrasi kolaboratif komponen sanitasi total, maka dengan ini disiapkan petugas sanitarian dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan wirausaha sanitasi bagi fasilitator STBM dapat meningkatkan pencapaian target.

Diharapkan dengan pelatihan wirausaha ini dapat lebih mempercepat pencapaian Progress Kinerja Pencapaian Indikator (KPI) Pamsimas Bidang Kesehatan di wilayah Propinsi masing-masing peserta. masing-masing peserta dapat menjadi pendamping wira usaha sanitasi bahkan menjadi wirausaha sanitasi. Selamat kepada para peserta dan selamat kembali ke tempat masing-masing, demikian drh. Wilfried H. Purba, MM, M.Kes sebelum menutup pelatihan secara resmi.

(Posted by: DR. dr. Irene, MKM)