Selasa, 17 Desember 2013

Menuju KTR Kabupaten Sijunjung

Padang, 17 Desember 2013

Penandatanganan Spanduk Mendukung KTR
Setelah pada bulan Februari lalu, pada saat peringatan hari jadi Kabupaten Sijunjung ke-64 yang dihadiri oleh Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes, yang ditandai dengan penandatanganan spanduk mendukung KTR dan menyematkan pin sesuai status merokok, Dinas Kesehatan bersama Forum Kabupaten Sijunjung Sehat sementara menunggu penetapan Perda KTR sudah mulai berproses dalam pemberian informasi tentang bahaya merokok kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung.


Salah satu media penyuluhan oleh
 "Niniak Mamak" dan "Bundo kanduang"
Setelah pada bulan Februari lalu, pada saat peringatan hari jadi Kabupaten Sijunjung ke-64 yang dihadiri oleh Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes, yang ditandai dengan penandatanganan spanduk mendukung KTR dan menyematkan pin sesuai status merokok, Dinas Kesehatan bersama Forum Kabupaten Sijunjung Sehat sementara menunggu penetapan Perda KTR sudah mulai berproses dalam pemberian informasi tentang bahaya merokok kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung.

Edutainment berupa penyampaian pesan rokok melalui media tradisional dengan sasaran masyarakat umum sudah mulai dilakukan dan buku panduan penyuluhan kesehatan bagi penyuluh agama di Kabupaten Sijunjung sudah diterbitkan. Berbagai media sudah terlihat hampir di semua SKPD.

Jangan korbankan pendidikan anak
Wajah Baru Dinkes Kabupaten Sijunjung
Pin rokok saat ini sudah digunakan oleh hampir semua PNS di Kabupaten Sijunjung, dimana Kabupaten Sijunjung menandai dengan pin rokok, warna merah untuk perokok pada tempatnya, warna biru bagi yang sudah berhenti merokok 6 bulan-3 tahun dan warna hijau bagi yang sudah berhenti merokok lebih dari 3 tahun. 

(DR. dr. Irene, MKM)

Kamis, 20 Juni 2013

Pencanangan Pemberian Obat Massal Filariasis Putaran I Tahun 2013 Kabupaten Padang Pariaman


Pencanangan POMP Filarias
Parit Malintang, 18 Mei 2013
Menindaklanjuti sosialisasi program Pengobatan Massal Filariasis yang telah dimulai 21 Mei 2013 lalu, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Pencanangan Makan Obat Massal Filariasis Tahap I Tahun 2013, Selasa (18/6) di di aula Kantor Bupati, Paritmalintang.
Pencanangan makan obat dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sekdakab Padang Pariaman, Jonpriadi SE MM, didampingi Dr. dr. Irene, MKM mewakili Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumbar dan Kadinkes Padang Pariaman dr Zunirman serta diikuti seluruh peserta yang hadir yang terdiri dari pegawai di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.
Jonpriadi (Sekda Kabupaten Padang Pariaman) menyampaikan sambutan Bupati Ali Mukhni yang menyambut baik pelaksanaan makan obat massal filariasis di Padang Pariaman. “Penyakit Kaki Gajah (Filariasis) ini merupakan penyakit infeksi yang termasuk kategori new emerging diseases atau penyakit dengan gejala penyebaran yang sangat cepat,” ujarnya. Ia memaparkan, menurut data Badan Kesehatan PBB (WHO), sudah sekitar 120 juta penduduk di 80 negara yang terinfeksi penyakit ini. Kurang lebih 10 juta dari penderita berada di Indonesia dengan jumlah penderita kronis 6.500 orang, mereka tersebar di 1.553 desa / nagari / kelurahan pada 231 kabupaten / kota di 26 Provinsi.
"Mencermati situasi tersebut, kita perlu mewaspadai beberapa penyakit infeksi, terutama yang bersifat “new emerging diseases”, seperti Avian Influenza (AI), HIV/Aids maupun penyakit infeksi lain yang bersifat “re-emerging diseases” seperti TBC, Demam Berdarah Dengue (DBD), dan Malaria, termasuk penyakit Kaki Gajah (Filariasis)," ujar Jonpriadi.
Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh masyarakat Padang Pariaman untuk sama-sama memakan obat filariasis ini dalam rangka eliminasi penyakit kaki gajah, khususnya di daerah itu, sehingga penyakit kaki gajah tidak meluas ke seluruh warga.
Dr. dr. Irene, MKM dalam sambutannya mewakili Kadinkes Sumbar menyatakan, menyambut baik dan bangga terhadap upaya yang dilakukan Pemkab Padang Pariaman yang dengan cepat melaksanakan program pencegahan penyakit filariasis. "Apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas upaya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan POMP ini, dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk POMP Putaran I ini, yang akan menyelamatkan generasi penerus Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan daerah endemis filariasis".Selain itu lanjut beliau, FILARIASIS adalah penyakit infeksi yang bersipat menahun, disebabkan oleh CACING FILARIA ditularkan oleh NYAMUK. Penyakit ini dapat menimbulkan cacat menetap berupa PEMBESARAN KAKI, LENGAN, KANTONG BUAH ZAKAR DAN PAYUDARA. Bisa menyerang SEMUA ORANG, BUKAN KUTUKAN, GUNA-GUNA ATAU KETURUNAN. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah endemis Filariasis, oleh sebab itu ada Program Minum Obat MassalPencegahan (POMP) Filariasis selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 - tahun 2017, tahun 2013 ini merupakan putaran ke 1. Pelaksanaan POMP Filariasis akan dilaksanakan serentak mulai tanggal 18 Mei 2013 di seluruh wilayah kabupaten Padang Pariaman dengan sasaran semua penduduk yang berusia 2 tahun sampai 65 tahun.
Obat yang diminum adalah Diethyl Carbamazine Citrate (DEC) dan Albendazol yang dikenal sebagai OBAT CACING, yang akan dibagikan secara GRATIS. Bagi anak usia <2 tahun, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Sakit Berat, Kasus Kronis Filariasis, Balita Marasmus, kwasiorkor, gizi buruk sebaiknya pengobatannya ditunda. Obat ini HARUS diminum di Depan Petugas, tingkatkan pemantauan terhadap efek samping dari obat yang diberikan secara massal ini, demikian DR. dr. Irene, MKM.
Dalam sambutannya Kadinkes Zunirman melaporkan, penyakit filariasis harus ditanggapi dengan serius. Meskipun jumlah penderita kaki gajah / filariasis ini kelihatannya sedikit, namun karena penularannya yang sangat cepat, akibatnya bisa jadi ditemukan di kemudian hari serta berakibat fatal, maka tidak bisa dianggap sepele dan harus segera diambil tindakan untuk mencegahnya.
"Oleh karena itu kami Dinas Kesehatan melalui acara pencanangan makan obat massal berharap komitmen serta kerjasama semua pihak untuk keberhasilan pengobatan massal ini," katanya.
Setelah pelaksanaan makan obat massal, dilakukan penyerahan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) secara simbolis kepada 3 orang warga yang layak menerimanya. Mereka adalah: Dariah, Masnida dan Erawati. Total kartu Jamkesmas yang akan dibagikan adalah 65.200 kartu.



(Posted by Dr. dr. Irene, MKM)

Minggu, 28 April 2013

Workshop Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT)

Padang, 27 April 2013

Pembukaan Workshop SITT Provinsi Sumbar
Program pengendalian TB Nasional telah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan baku, dimana sistem tersebut adalah dasar dalam pengembangan sistem informasi TB. Di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan sudah menggunakan format pencatatan baku dan di tingkat kabupaten/kota serta provinsi pengelola program TB (Wasor TB) telah menggunakan software TB elektronik yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data untuk penyelesaian laporan triwulan penemuan kasus, hasil konversi, dan hasil pengobatan TB. Bertempat di Plan B Hotel Padang, 26-27 April 2013, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengadakan Workshop SITT. SITT dikembangkan untuk mempercepat proses pengumpulan data di tingkat provinsi dan nasional. Di fase pertama, sistem informasi yang dikembangkan untuk pengumpulan data kasus TB per individu dan logistik OAT. 

Penggunaan sistem elektronik mempermudah pengumpulan data dan pembuatan laporan. Namun, masih ditemukan adanya keterbatasan dalam sistem tersebut sehingga mendorong untuk dilakukan pengembangan sistem informasi yang dapat mempercepat proses validasi dan menghasilkan data yang berkualitas serta terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan di tingkat nasional. 

SITT: Praktis dan Efisien
SITT tetap menggunakan sistem yang sudah berjalan di program TB, seperti penggunaan TB elektronik (TBE) versi 3.5, dan dikembangkan menjadi TBE modifikasi untuk bisa menjawab kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh program. Sistem pengiriman data dikembangkan dengan mengikuti perkembangan teknologi, dimana data akan di unggah (upload) melalui web SITT dan seluruh data akan disimpan dalam bentuk database di server Pusdatin dan data tetap dikelola oleh Subdit TB Kemenkes. 

Pengumpulan data kasus TB per individu dan logistik OAT menggunakan TB elektronik (TBE) yang sudah dimodifikasi supaya dapat menjawab kebutuhan program. TBE merupakan suatu alat pengumpulan data yang saat ini masih digunakan oleh sebagian besar Wasor TB di Kabupaten/Kota untuk menyimpan data kasus TB dan indikator program TB. Dengan memodifikasi TBE tersebut akan memudahkan Wasor TB dalam menjalankan proses di dalam SITT. 

Mekanisme Pengiriman Data

Seluruh peserta berkonsentrasi mempelajari SITT
Mekanisme pengiriman data TB yang saat ini berjalan adalah Wasor TB Kabupaten/Kota mengumpulkan dan memasukkan data ke TBE Kabupaten/Kota versi 3.5 dan dikirimkan ke Wasor TB Provinsi. Wasor TB Provinsi merekap data tersebut dengan menggunakan TBE Provinsi. Setelah itu, Wasor TB Provinsi akan mengirimkan TBE Provinsi tersebut ke Subdit TB. 

Mekanisme pengiriman data TB dengan menggunakan sistem yang sekarang ini adalah Wasor TB Kabupaten/Kota mengumpulkan dan memasukkan data ke TBE modifikasi dan mengirimkan dengan cara mengunggah data tersebut melalui web SITT. Wasor TB Provinsi mengumpulkan data TB13 Provinsi dan mengirimkan dengan cara mengunggah data tersebut melalui web SITT. Seluruh data tersebut tersimpan di server data yang berlokasi di Pusdatin. Wasor TB kabupaten/kota/provinsi dan Subdit TB dapat mengakses data tersebut sesuai dengan pengaturan pengguna (user management) SITT.

Dalam proses perpindahan ke SITT, mekanisme pengiriman data dengan menggunakan sistem lama masih akan digunakan, dan dengan pelan-pelan sistem lama tersebut akan menghilang untuk digantikan dengan SITT. Oleh karena itu, di pelaporan triwulan 1 2013 ini, Wasor TB kota/kabupaten akan melakukan migrasi data dari TBE versi 3.5 ke TBE modifikasi. 

Peran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan SITT 

Pelaksanaan SITT melibatkan Subdit TB, Wasor TB di provinsi dan kabupaten, Pusdatin, dan Pengelola Data dan Informasi di provinsi dan kabupaten/kota. 

Pembagian peran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan SITT dijelaskan dalam tabel berikut.

TB

Data dan Informasi

Nasional: Subdit TB
Nasional: Pusdatin
Memantau pengiriman data TB dari wasor TB kabupaten/kota/provinsi Pengelola server untuk penyimpanan data program TB
Membantu wasor TB provinsi bila tim TB di provinsi mengalami kesulitan dalam menginput data ke TB03 dan mengunggah ke web SITT Menjamin keamanan data TB
Melakukan pemeliharaan perangkat lunak SITT, termasuk di dalamnya web yang digunakan. Melakukan back up data rutin
Dapat menambah atau mengedit user management di semua tingkat
Dapat menambah atau mengedit nama dan kode fasyankes
Dapat menambahkan aturan validasi data di dalam SITT
Dapat melakukan update software sesuai kebutuhan
Melakukan supervisi dan bimbingan teknis pelaksanaan penggunaan SITT
Melakukan back up data rutin
Membuat laporan instalasi farmasi pusat (TB13)
Mengunggah laporan instalasi farmasi pusat ke web SITT
Provinsi: Wasor TB
Provinsi: Datin
Memantau ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan dari Wasor TB kabupaten/kota Bekerja sama dengan Wasor TB provinsi untuk membantu proses pengiriman data TB dengan menggunakan jaringan Pusdatin di tingkat Provinsi
Membuat laporan instalasi farmasi provinsi (TB13)
Mengunggah laporan instalasi farmasi provinsi ke web SITT
Bekerjasama dengan Datin Provinsi untuk membantu wasor TB Kabupaten/kota bila mengalami kesulitan dalam menginput data ke TB03 elektronik dan mengunggah ke web SITT
Kabupaten/kota: Wasor TB
Kabupaten/Kota:Datin
Mengkordinasikan pengumpulan data untuk di input ke dalam TB03 elektronik. Sumber data berasal dari fasilitas kesehatan yang menjalankan DOTS, seperti Puskesmas, Rumah Sakit, BP4/BBKPM/BKPM, dokter/klinik praktek swasta, dan lain-lain Membantu proses pengiriman data TB dengan menggunakan jaringan Pusdatin di tingkat kab/kota
Melakukan pengecekan dan verifikasi sebelum di unggah ke web SITT
Mengkonversi file TB03 elektronik excel ke dalam bentuk csv
Mengunggah TB03 elektronik ke web SITT
(Posted By: DR. dr. Irene, MKM)

Minggu, 21 April 2013

TTX Mentawai Megathrust Direx 2013 – 2014

Padang, 20 April 2013


Table Top eXercise (TTX = Gladi ruang) merupakan salah satu metode latihan untuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana (PB). TTX dilakukan dengan skenario tertentu dan diarahkan dengan ketat oleh fasilitator dengan batasan waktu sesuai dengan skenario tersebut. Para peserta yang terlibat dalam TTX berperan sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing atau peran tertentu yang disepakati bersama. 

TTX ini akan digelar dari tanggal 22 sampai 26 April 2013 di Hotel Pangeran Beach Padang. Kedatangan Fasilitator sejak tanggal 20 April 2013, dilanjutkan dengan Briefing Fasilitator pada sore harinya. Pada tanggal 21 April, dilakukan Mini Exercise EXCON dan AAR Team, selanjutnya pada tanggal 22-26 April 2013 akan dilakukan Gladi Ruang kesiapsiagaan menghadapi Ancaman Megathrust Mentawai 2013 – 2014. 

Pada saat briefing TTX ini, narasumber memberikan penjelasan materi-materi terkait topik TTX, pengamat yang mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan terkait pelaksanaan TTX tersebut. 

Final Planning Conference 14-15 Maret 2013
on TTX Mentawai Megathrust Direx 2013 – 2014
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Diklat PB BNPB yang bekerjasama dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat dengan mengambil konsep Ancaman Megathrust Mentawai 2013 – 2014. 

Tujuan pelaksanaan TTX ini adalah 
  • Di tingkat nasional, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem peringatan dini dan sistem komando darurat yang juga melibatkan mekanisme untuk menerima bantuan internasional di Indonesia, baik bantuan sipil-militer. 
  • Pada tingkat regional, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan interoperabilitas berbagai prosedur di tingkat nasional, regional dan internasional, serta memberikan rekomendasi dan masukan strategis dalam manajemen bencana untuk kerjasama dan mitra dialognya ASEAN di kawasan 

Delegasi dari 18 negara pada acara CDC dan IPC
on TTX Mentawai Megathrust Direx 2013 – 2014
Target TTX 
  1. Peningkatan koordinasi yang efektif dalam memobilisasi sumber daya dari kementerian yang terkait, lembaga dan organisasi di bawah satu sistem komando darurat bencana alam dengan dampak besar. 
  2. Peningkatan mekanisme komando, kendali, komunikasi dan koordinasi, dalam konteks sipil-militer. 
  3. Peningkatan mekanisme bencana alam yang melibatkan aktor multi nasional, dari berbagai kelompok pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dll). 
  4. Masukan untuk mekanisme Indonesia dalam menerima bantuan internasional, serta dokumen-dokumen regional lainnya yang relevan - dengan mengacu pada hasil latihan regional yang telah dilakukan. 
  5. Ketahanan wilayah terhadap bencana alam. 

Latihan tersebut juga dimaksudkan untuk menguji Prosedur-prosedur dalam penanggulangan bencana, seperti : 
  1. Sistem Peringatan Dini 
  2. Sistem Komando Tanggap Darurat, 
  3. Hubungan antar pemangku kepentingan yang terkait (masyarakat, pemerintah dan lembaga usaha) dalam penanggulangan kedaruratan bencana di semua tingkatan. 
  4. Penerimaan bantuan asing baik sipil maupun militer asing pada saat tanggap darurat 
  5. Penerimaan bantuan regional dan internasional 
Untuk Peserta Gladi ini berasal dari seluruh BPBD Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, seluruh SKPD Provinsi Sumatera Barat dan juga ikut berperan serta dari lembaga-lembaga Internasional dan Asean serta wartawan. 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengambil peran sebagai SKPD yang bertanggung jawab terhadap penanganan kesehatan saat bencana dan siap siaga dengan Posko Kesehatan yang akan melayani para peserta yang mengalami gangguan kesehatan. 

Datang bersama-sama adalah suatu permulaan. Menjaga kebersamaan adalah suatu kemajuan. Bekerja bersama adalah suatu kesuksesan. (Henry Ford) 

SharePeople are sent into our lives to teach us things that we need to learn about ourselves (Orang-orang dikirim ke dalam kehidupan kita untuk mengajarkan kita hal-hal yang kita perlu pelajari tentang diri kita sendiri) -Mandy Hale- 

Tidak ada beban yang berat kalau semua orang mau mengangkatnya -SY Wise- 

Bravo Dinas Kesehatan Sumbar, dan terimakasih Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Ir. Yazid Fadhli, MM dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik/Koordinator Pusdalops PB Sumbar, Bapak Ir. Ade Edward atas koordinasi yang manis…. 

(Posted By: DR. dr. Irene, MKM) 

Pelatihan Petugas Study EHRA Provinsi Sumatera Barat


Padang, 18-21 April 2013

Arahan Kepala Bidang PP dan Bencana
didampingi Kasi PL Dinkes Subar
Sebagai rangkaian kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menggelar Pelatihan Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) di Hotel Padang pada tanggal 18-21 April 2013, diikuti oleh utusan dari 4 kabupaten/kota. empat hari peserta pelatihan memperoleh materi EHRA secara lengkap mulai dari kedudukan EHRA dalam Buku Putih Sanitasi, apa itu EHRA, metodologi EHRA, pembahasan kuisioner, entry data dan simulasinya, analisa dan pelaporan, pengorganisasian studi EHRA serta penyajian EHRA dalam Buku Putih Sanitasi. 

EHRA adalah sebuah survei partisipatif di tingkat kota yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana sanitasi, kesehatan/higinitas, serta perilaku masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program sanitasi dan advokasi di tingkat kota hingga kelurahan. 

Studi ini untuk melengkapi/menyempurnakan data primer tentang sanitasi dan higinitas di tingkat kelurahan yang dianggap tidak memadai. Tujuannya mendapatkan gambaran jelas tentang sarana dan prasarana sanitasi dan perilaku masyarakat yang berisiko terhadap kesehatan tingkat kota berdasarkan data primer. 

Studi EHRA di antaranya untuk mengetahui: 
1. Sumber air (minum, cuci, mandi, kelangkaan air) 
2. Perilaku cuci tangan pakai sabun 
3. Pembuangan sampah (cara utama, frekuensi pengangkutan, pemilahan) 
4. Jamban dan perilaku buang air besar (BAB); Pembuangan kotoran anak 
5. Kondisi jalan dan drainase serta pengalaman banjir 

Foto Bersama Peserta Pelatihan EHRA,
narasumber dan fasilitator
Metode EHRA mencakup kegiatan seperti: pengumpulan data, sampling, dan analisis. Data dikumpulkan dengan wawancara dan pengamatan/observasi. 

Sedangkan respondennya adalah ibu (perempuan menikah atau janda) berusia antara 18 – 60 tahun. Pemilihan ibu berdasarkan urutan/tabel prioritas sebagai berikut: (1) kepala rumah tangga (orang tua tunggal/janda); (2) istri kepala rumah tangga, (3) anak rumah tangga, dan (4) adik/kakak kepala rumah tangga. 

Ditingkat kota/kabupaten, data primer yang dikumpulkan riset EHRA dimanfaatkan sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota. Selain untuk merencanakan program pengembangan sanitasi di kota, data EHRA pun dimanfaatkan sebagai tolak ukur keberhasilan program sanitasi di tingkat kota. 

Pemerintah Provinsi mengemban beberapa tanggung jawab yang di antaranya adalah: 
  1. Mengawal pelaksanaan PPSP di kabupaten kota dalam: 
    • Memastikan tersusunnya SSK secara tepat waktu dan sesuai standar; memastikan prosesnya berjalan lancar; dan mengevaluasi prosesnya. 
    • Mengemban tanggung jawab memfinalisasi kelengkapan Pokja (di Provinsi dan Kabupaten/Pokja); dan meng-advokasi Kabupaten/Kota untuk segera melengkapi/menyiapkan kelengkapan Pokja jika masih ada yang belum lengkap. 
    • Mengawal penyelesaian Buku Putih 
    • Mengawal penyusunan Draft 
  2. Menyiapkan Kabupaten/Kota yang akan diikutsertakan dalam program PPSP.
  3. Memberikan bimbingan pada kota dalam penyusunan Memorandum Program. 
Guna membantu efektivitas pelaksanaan PPSP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah Roadmap PPSP tingkat provinsi. Saat ini di Provinsi Sumatera Barat 11 kabupaten kota sudah menyusun MPS (Memorandum Program Sanitasi), 3 Kabupaten Kota sudah menyusun SSK (Strategi Sanitasi Kota) dan saat ini dilatih 4 kabupaten/kota. 

Bravo Tim Sanitasi Dinkes Sumbar dan Sukses Selalu, Terimakasih pada Tim Fasilitator (Pak Gandung, Pak Slamet, dan rekan-rekan) 

(Posted By DR. dr. Irene, MKM)

Selasa, 16 April 2013

Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program Arbovirosis

Padang, 15 April 2013

Untuk mengantispasi meluasnya kasus Demam Berdarah Dangue (DBD) di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan pertemuan sosialisasi dan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Arbovirosis (DBD dan Chikungunya), yang bertempat di Hotel Rocky Padang, Senin, 15 April 2013. 

Hadir dalam pertemuan tersebut 90 orang peserta yang berasal dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPM dan TP PKK dari 19 kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat. Dalam pertemuan itu membahas tentang situasi dan perkembangan DBD di Provinsi Sumatera Barat, serta upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam memberantas DBD. 

Di Provinsi Sumatera Barat kasus DBD ini pertama kali ditemukan pada tahun 1972 di kota padang, selama 10 tahun terakhir kasus itu masih dapat dibelenggu di Kota Padang. Seiring dengan perkembangan transportasi, mobilisasi, dll terjadi pengembangan ke kabupaten/kota lainnya. 

Sampai saat ini penyakit DBD masih menjadi masalah di Provinsi Sumbar. Angka kejadian kasus per 100.000 (IR) penduduk meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2012, IR adalah 66,76 per 100.000 penduduk (sebanyak 3.158 kasus), akan tetapi walaupun IR masih meningkat, CFR menurun dari tahun ke tahun. CFR pada tahun 2010=0,63 (dari 3.158 kasus meninggal 20 kasus, target <1%). CFR ini merupakan indikator keberhasilan upaya penanggulangan kasus, bahwa penanganan kasus yang dilakukan di puskesmas dan rumah sakit sudah maksimal (target nasional = 1). Sementara peningkatan kasus sangat besar sekali dipengaruhi oleh perilaku masyarakat sehingga untuk menyelesaikan hal tersebut sangat penting sekali peran serta masyarakat dan berbagai sektor terkait, terutama dalam hal pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan 3M Plus. 

  • 3 M : Menguras : menguras tempat penyimpanan air, Menutup : menutup tempat penampungan air, Mengubur : membuang dan menutup barang bekas yang dapat menampung air, 
  • Plus: tidak menggantung pakaian, memelihara ikan, hindari gigitan nyamuk, membubuhkan abate, memasang kelambu saat tidur di malam hari. 

Dalam presentasinya Kabid PP dan Bencana Dinkes Sumbar menyampaikan bahwa harus dilakukan peningkatan penyuluhan untuk mendidik masyarakat untuk memahami bagaimana mencegah DBD yang efektif serta meningkatkan kerjasama stakeholder, agar semua pihak menyadari bahwa DBD adalah masalah bersama.tidak hanya di lingkungan rumah tapi juga di lingkungan sekolah dan tempat-tempat ibadah. Untuk menyelesaikan masalah ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, beserta seluruh dinas/instansi dan komponen masyarakat, terus melakukan program pengendalian di seluruh kecamatan, namun masih bersifat parsial atau reduksionisme. Hal ini perlu disempurnakan dengan penerapan pendekatan sistem: berorientasi pada tujuan, secara holistik dan efektif. 

Kerjasama sektoral dalam rangka pengendalian DBD di antaranya ialah: 
  • Perlunya meningkatkan cakupan air bersih/minum meningkat (PDAM dan PU) 
  • Peningkatan rumah hunian sehat (Perumahan dan PU) 
  • Pengolahan limbah padat dan cair domestik (Bapedalda) 
  • Penyuluhan dan bimbingan teknis kesehatan lingkungan (Dinkes) 
  • Pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti (Bapedalda, Dinkes, Universitas) 
  • Pemberdayaan masyarakat (BPM, PKK) 
Kesemua hal diatas, tentunya akan dapat dilakukan jika adanya ketersediaan dana, akan tetapi sampai saat ini hanya ada 3 kabupaten kota yang menganggarkan dana untuk DBD (sesuai hasil Musrenbang), yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang, demikian paparan Kabid Sosial Budaya Bappeda Prov. Sumbar, Drs. Yulius Honesti, M.Si 

Pemantauan jentik menggunakan system dasa wisma perlu di aktifkan kembali, PKK dengan kader yang sampai ke desa dan nagari akan mengambil peran disini, papar TP PKK Provinsi Sumbar. 

Selain itu perlu memantapkan dan meningkatkan dukungan dan peran eksekutif (pimpinan daerah, sektoral, tokoh masyarakat ) terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penularan nyamuk dengan pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah pemberantasan sarang nyamuk menjadi sangat penting, karena seluruh lapisan masyarakat pada dasarnya memiliki kewajiban bersama pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya. Keikutsertaan masyarakat dalam penanganan masalah pemberantasan nyamuk penyebab penyakit (arbovirosis) akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui usaha pemberdayaan dengan bermuara dan bertumpu pada kemampuan sumber daya setempat, demikian disampaikan Hj. Zenita Adriati,SH.M.Pd Kabid PASBUD MAS BPM Provinsi Sumbar. 

Prof. Dra. Nusulia Irawati, MS memaparkan bahwa nyamuk jantan akan mati setelah 2 kali kopulasi (membuahi), nyamuk jantan akan menemani nyamuk betina untuk mencari manusia yang akan dihisap darahnya untuk pematangan telur. Biasanya nyamuk Aedes sp. Ini akan menghisap darah pada pagi dan sore hari, akan tetapi perilaku hidup nyamuk ini sangat cepat sekali beradaptasi, jika tak ada manusia yang akan dihisap darahnya, maka dia akan terus mencari, oleh sebab itu kita harus paham juga perilaku nyamuk. 

Tak kalah menariknya seorang Kader Jumantik Mina Dewi Sukmawati menyampaikan bahwa dia melakukan semuanya karena melihat permasalahan ini selalu terjadi dan terus berulang tetapi tidak ada solusi yang tepat. Himbauan ataupun propaganda selalu dilakukan oleh Dinas terkait, tetapi saya melihat tidak begitu efektif. Kenapa?, setelah saya coba pelajari dan mencoba membawakan kepada diri sendiri, ternyata merubah prilaku tidak semudah mengajak orang untuk membaca saja, perlu adanya contoh dan tindakan kita dilapangan, itupun perlu waktu dan berulang-ulang. Sehingga ada penyadaran bagi masyarakat ketika kita berulang-ulang memberitahukan langsung dengan cara kerja dilapangan. Hal ini perlu orang- orang yang tangguh dan ikhlas dan serta mau bekerja dilapangan yaitu Jumantik. Mengapa jumantik? Karena Fogging tidak efektif memberantas sarang nyamuk sebab hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sementara jumantik dapat membasmi langsung telur dan jentiknya.Selama ini penyakit yang di sebabkan oleh nyamuk selalu rutin terjadi bahkan menjadi agenda Nasional berjangkitnya wabah DBD. Dan kerana wilayah saya adalah daerah Endemic oleh sebab itu maka terfikir oleh saya untuk membentuk kader jumantik secara mandiri di kelurahan saya. 

Prinsip pokok yang perlu dijadikan pedoman dalam pengendalian DBD adalah bahwa: 
  1. pengendalian penyakit DBD adalah bagian integral dari program pembangunan kesehatan oleh karena itu perlu ditangani secara lintas program dan lintas sektoral di semua tingkat administrasi pemerintahan dengan dukungan partisipasi aktif seluruh masyarakat 
  2. pengendalian penyakit DBD diselenggarakan dalam kerangka desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah bidang kesehatan oleh karena itu pengendalian DBD perlu diarahkan kepada perwujudan kemampuan daerah dan masyarakat untuk mengelola dirinya sendiri dan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat hingga tercapai tujuan: 
    • bebas penyakit DBD 
    • kenyamanan/ ketenteraman masyarakat meningkat, dan 
    • produktivitas masyarakat meningkat 
  3. pengendalian penyakit DBD hendaknya berfokus pada faktor-faktor kesehatan lingkungan, kependudukan, layanan kesehatan, dan vektor penyakit DBD. 
Acara diakhiri dengan bersama menyanyikan lagu ciptaan Kader Dewi….


SI HITAM PUTIH YANG NAKAL 
By. mds 


Mari kawan …Kita jaga lingkungan 
Agar bersih dan sehat selalu 
Tempatkan sampah sesuai jenisnya 
Dan Jangan di buang sembarangan 

Ayo kawan semua 
kita berantas nyamuk 
si belang hitam putih yang nakal 
agar kita tak terjangkit penyakit DBD 
lakukan gerakkan 3 M Plus 

menutup plak plak 
mengubur plak plak 
menguras sarang dan jentiknya

(Posted by: DR. dr. Irene, MKM)

Senin, 08 April 2013

Pencanangan HKS 2013 Provinsi Sumatera Barat

Padang, 6 April 2013

Pemukulan Gong menandai
"Gerakan Sepekan Ukur Tensi Sumbar"
 Bermitra dengan PDPI Provnsi Sumatera Barat (6/4), dalam acara PIR 2013 dalam rangka peringatan TB Days 2013, DIneas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melakukan pencanangan "Gerakan Sepekan Ukur Tensi di Provinsi Sumatera Barat". Hadir pada kesempatan tersebut Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp(K), MARS, DTM&H, DTCE, Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan yang menandai dimulainya sepekan ukur tensi dengan pemukulan gong dan melakukan pengukuran tensi secara simbolis pada Prof. dr. Taufik, SpP(k), guru besar paru di Provinsi Sumatera Barat.

Hari Kesehatan Sedunia diperingati setiap tanggal 7 April, dimaksudkan untuk menandai didirikannya
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) pada tahun 1948. Setiap tahun dipilih tema khusus yang mengangkat masalah Kesehatan Masyarakat di dunia. Peringatan Hari Kesehatan Sedunia (HKS) tahun 2013 mengambil tema HIPERTENSI, dengan tujuan menarik perhatian dunia pada dampak dan tantangan kesehatan akibat hipertensi di masyarakat, dengan fokus pada bagaimana gaya hidup sehat dapat mencegah terjadinya hipertensi dan memperpanjang harapan hidup manusia.

Hipertensi biasanya tidak memperlihatkan gejala apa pun selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dasawarsa dan tanda peringatan dini penting akan lewat tanpa perhatian. "Tujuan kita hari ini ialah membuat orang menyadari perlunya untuk mengetahui tekanan darah mereka, memberi perhatian serius pada tekanan darah tinggi, kemudian melakukan pemantauan," kata Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp(K), MARS, DTM&H, DTCE, Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan saat mencanangkan "Gerakan Sepekan Ukur Tensi Provinsi Sumatera Barat". Beliau menekankan bahwa mengetahui tingkat tekanan darah adalah langkah penting pertama untuk mencegah serta mengendalikan hipertensi.

Ditandai dengan Pengukuran Tekanan Darah
 oleh Pak Dirjen
Tekanan darah tinggi (hipertensi) yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi yang fatal, seperti serangan jantung, stroke dan gagal ginjal. Hipertensi juga dapat menyebabkan kebutaan, irama jantung tak beraturan dan gagal jantung. Namun demikian, masih banyak orang yang tidak memahami bahaya ini, bahkan sebagian besar orang tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi, karena seringkali tidak bergejala. Oleh karenanya hipertensi juga dikenal sebagai “silent killer”. 

Kematian akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Proporsi angka kematian akibat PTM meningkat dari 41,7% pada tahun 1995 menjadi 60% pada tahun 2007. Data Riskesdas 2007 menunjukan PTM mendominasi 10 urutan teratas penyebab kematian pada semua kelompok umur, dengan STROKE yang merupakan komplikasi hipertensi sebagai penyebab kematian nomer satu. 

Dari berbagai survei didapatkan dalam sepuluh tahun terakhir prevalensi hipertensi di Indonesia meningkat secara bermakna. Pada tahun 1995 satu dari sepuluh orang berusia 18 tahun keatas menderita hipertensi, meningkat menjadi satu dari tiga pada tahun 2007. Perempuan memiliki prevalensi hipertensi sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Peningkatan prevalensi hipertensi, menjadi ancaman serius bagi pembangunan kesehatan Indonesia, karena disamping mengakibatkan mortalitas dan morbiditas yang tinggi juga mahalnya biaya pengobatan yang harus diberikan sepanjang hidup, sehingga berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal hipertensi dapat dicegah dan dikontrol. 

Hipertensi diperkirakan memengaruhi lebih dari satu dari tiga orang dewasa usia 25 tahun ke atas atau sekitar satu miliar orang di seluruh dunia. Penyakit itu mengakibatkan hampir 9,4 juta kematian akibat serangan jantung dan stroke setiap tahun.

Menurut laporan tersebut "A Global Brief on Hypertension silent killer, global public health crisis", yang dikeluarkan oleh WHO pada Rabu, Afrika menghadapi prevalensi hipertensi tertinggi, 46 persen orang dewasa yang berusia 25 tahun dan lebih , sementara negara-negara Amerika paling rendah, 35 persen.

Berkat kebijakan masyarakat yang tepat dan akses lebih baik ke perawatan kesehatan, negara dengan penghasilan tinggi memiliki prevalensi hiperteni lebih rendah, 35 persen, dibandingkan dengan negara yang berpenghasilan rendah dan menengah.

Pencegahan dan pemantauan hipertensi memerlukan upaya dari pemerintah dan pembuat kebijakan, dan pekerja kesehatan, masyarakat peneliti akademis, masyarakat sipil, sektor swasta dan keluarga serta per orangan, semuanya, memili peran untuk mereka mainkan, kata laporan tersebut.

Tema Hari Kesehatan Dunia 2013 adalah tanggapan bagi Deklarasi Politik PBB mengenai Penyakit yang Tidak Menular, yang disahkan pada 2011. Berdasarkan kesepakatan itu, semua negara diminta memberi tekanan lebih besar pada upaya mendorong aksi kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pencegahan dan pemantauan penyakit yang tidak menular seperti sakit jantung dan stroke, kata organisasi kesehatan dunia tersebut. 

Kemitraan, menjadi kunci keberhasilan dalam upaya penanganan masalah hipertensi. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk mendapatkan komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, swasta, organisasi internasional dalam mengatasi masalah hipertensi di Indonesia.

(DR. dr. Irene, MKM)

Minggu, 07 April 2013

Hari- Hari Besar Kesehatan


Berikut ini hari-hari besar yang berkaitan dengan kesehatan :
     JANUARI
               15   Hari Kanker Anak Internasional
               25   Hari Gizi Nasional
               27   Hari Kusta Internasional
     FEBRUARI
               4     Hari Kanker Sedunia
     MARET
               3     Hari Pendengaran Nasional
               22   Hari Air Sedunia
               24   Hari Tuberculose Sedunia
     APRIL
               1     Hari Kanker Tulang
               7     Hari Kesehatan Sedunia
               25   Hari Malaria Sedunia
     MEI
               1     Hari Asma
               8     Hari Palang Merah Sedunia
               29   Hari Lanjut Usia Nasional
               31   Hari Anti Tembakau Internasional
     JUNI
               1     Hari Anak Sedunia
               5     Hari Lingkungan Hidup Sedunia
               26   Hari Anti Narkoba Sedunia
               29   Hari Keluarga Nasional
     JULI
               17   Hari Jadi Saka Bhakti Husada
               23   Hari Anak Nasional
     AGUSTUS
               -
     SEPTEMBER
               3     Hari Palang Merah Indonesia
     OKTOBER
               10   Hari Kesehatan Jiwa
               12   Hari Mata Internasional
               15   Hari Cuci Tangan Sedunia
               16   Hari Pangan Sedunia
               18   Hari Menopause
               20   Hari Osteoporosis
     NOPEMBER
               12   Hari Kesehatan Nasional
               14   Hari Diabetes Sedunia
     DESEMBER
               1     Hari Aids Sedunia

       NB : Dari berbagai sumber

Selasa, 02 April 2013

Sosialisasi Imunisasi Pada Lintas Sektor, Program dan Tokoh Masyarakat

Padang, 2 April 2013

Dr. Hj. Rosnini Savitri, MKes
Pencapaian imunisasi juga merupakan suatu hal yang mempengaruhi IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan dan menentukan peringkat provinsi dan kabupaten/kota dalam keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat, dimana salah satu indikatornya adalah pencapaian imunisasi lengkap. Saat ini Kota Bukittinggi mencapai urutan terbaik dalam IPKM se Provinsi Sumatera Barat (Rangking 33 dari 440 kabupaten/kota) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai di urutan terbawah (Rangking 409 dari 440 kabupaten/kota) dan Kabupaten Solok Selatan (Rangking 407 dari 440 kabupaten/kota) 

Dari sekian banyak keberhasilan program imunisasi masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi untuk menurunkan pencapaian imunisasi yang dapat berakibat peningkatan kasus/Kejadian Luar Biasa sampai wabah yang disebabkan oleh Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Jika kita melihat pencapaian cakupan imunisasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011, sampai Bulan Agustus 2011, masih sangat jauh dari target nasional (campak yang sampai Agustus 2011 baru mencapai 42,3%, sedangkan target nasional yang harus dicapai adalah 82%). Saat itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, memimpin langsung "Seminar Imunisasi Untuk Buah Hati Kita", dan hal ini menunjukkan dampak yang sangat berarti, dimana pada akhir tahun, angka imunisasi campak sudah mencapai 78,5% (dari target 82%). Dan pada tahun 2012 angka ini menunjukkan kenaikan cukup pesat, dimana imunisasi campak mencapai 84,4% dari target 85%. Ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam program imunisasi sangatlah penting, demikian disampaikan ibu kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes dalam sambutan saat membuka pertemuan sosialisasi imunisasi di Hayam Wuruk Hotel Padang, yang juga dihadiri oleh dr. Devi (Subdit Imunisasi Kemenkes)

Dalam ilmu kedokteran, imunitas adalah suatu peristiwa mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan benda asing hingga terjadi interaksi antara tubuh dengan benda asing tersebut. Adapun tujuan imunisasi adalah merangsang sistim imunologi tubuh untuk membentuk antibodi (kekebalan) spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). 

Mengingat hal itu melalui Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pemerintah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial termasuk mendapatkan pelayanan imunisasi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti tuberkulosis, polio, difteri, campak, hepatitis B dan sebagainya. Sampai saat ini sudah berbagai jenis imunisasi telah diprogramkan pemerintah bagi bayi, anak sekolah dan WUS (Wanita Usia Subur) termasuk ibu hamil. 

Kadinkes bersama ketua Tim Akselerasi UCI
Dr. Wihardi Triman, MQIH dan Dr, Drvi dari Kemenkes
Imunisasi merupakan salah satu dari 8 target dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yaitu target 4A, menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1990 dan 2015, dengan indikator persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak. MDGs merupakan komitmen global untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalan satu paket kebijakan pembangunan guna percepatan pencapaian pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2015, papar Dr. Devi (Subdit Imunisasi)

DR. dr. Irene, MKM
Menurut DR. dr. Irene, MKM, Kabid PP dan Bencana Dinkes Provinsi Sumbar, hasil analisis imunisasi tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 19 kabupaten/kota, yang sudah mencapai target pada tahun 2012, untuk: 
1. Indikator jangkauan program, yang mencapai target adalah:

  • Hb0 : 4 kabupaten/kota (Sawahlunto, Payakumbuh, Sijunjung, Bukittinggi)
  • BCG : 13 kabupaten/kota (Sawahlunto, Payakumbuh, Pasaman Barat, Kota Solok, Sijunjung, Bukittinggi, Solok Selatan, Pasaman, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Dharmasraya dan Kota Pariaman)
  • DPTHb1 : 12 kabupaten (Sawahlunto, Payakumbuh, Kota Solok, Pasaman Barat, Solok Selatan, Sijunjung, Bukittinggi, Padang Pariaman, Pasaman, Dharmasraya, Pesisir Selatan, dan Padang Panjang)
2. Indikator Efektifitas Program, yang mencapai target adalah:

  • DO DPTHb1 : 8 kabupaten (Solok Selatan, Agam, Padang Panjang, Sijunjung, Pasaman Barat, 50 Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar)

3. Indikator Perlindungan Program, yang mencapai target adalah:

  • DPTHb3 : 12 Kabupaten (Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kab.Pasaman Barat, Kab.Solok Selatan, Kab.Sijunjung, Kab. Pd. Pariaman, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kab.Dharmasraya, Kab.50 Kota, Kab.Pesisir Selatan) 
  • Polio 4 : 11 kabupaten (Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kab.Solok Selatan, Kota Solok, Kab.Sijunjung, Kota Bukittinggi, Kab. Pd. Pariaman, Kab.Pasaman Barat, Kota Padang Panjang, Kab.Dharmasraya, Kab.Pesisir Selatan)
  • Campak : 11 kabupaten (Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kab.Sijunjung, Kab.Pasaman Barat, Kota Solok, Kab.Solok Selatan, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kab.Pesisir Selatan, Kab.Dharmasraya)
Hal ini tentu saja akan mengancam masa depan anak bangsa. Sepanjang tahun 2012, telah terdapat kasus campak positif di beberapa Kabupaten/Kota yang menyerang anak-anak usia balita dan anak usia sekolah. Dari hasil analisis ternyata cakupan imunisasi di daerah tersebut belum mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 

Salah satu nara sumber pada pertemuan sosialisasi imunisasi
Jika cakupan imunisasi BCG dibawah target tentu saja anak-anak kita sangat rentan terhadap penyakit tuberkulosis yang akan berdampak pada kualitas kehidupan mereka di masa depan. Begitu juga dengan polio yang menyebabkan kelumpuhan dan difteri yang bahkan bisa menyebabkan kematian.
Narasumber pada pertemuan ini adalah tigo tungku sajarangan, Dalam sebuah nagari di Sumatera Barat, dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan tungku tigo sajarangan. Tungku tigo sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan tungku tigo sajarangan.

Kadinkes bersama Syamsiri Malin Mulie (LKAAM Sumbar)
Ninik Mamak yang diwakili oleh Sekretaris LKAAM, Syamsiri Malin Mulie bahwa Struktur Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) berbentuk hierarkis vertical, berurat tunggang di nagari dan berakar serabut di suku/kaum, berbatang di kecamatan, berdahan di Kabupaten/kota dan daerah rantau, serta berpucuk di Provinsi, bajanjang naiak batanggo turun. Dalam konteks ini, agenda masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) adalah bagaimana dapat menempatkan diri dalam dinamika perubahan yang begitu cepat dan mendasar. Imunisasi berangkat dari kearifan lokal dan tidak dipermasalahkan yang menjadi kebijakan daerah setempat. Imunisasi memberikan kekebalan dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia, sehingga kita dapat tahan dari berbagai serangan penyakit,” tahan angek jo dingin. "Ninik mamak itu merupakan kehormatan dalam nagari. Mereka berjuang menegakkan kebenaran. Imunisasi adalah "TANGGUNG JAWAB NINIAK MAMAK DAN HAK ANAK KAMANAKAN"

Saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat kita mitos-mitos negatif seperti antara lain imunisasi menyebabkan anak cacat/meninggal atau bahkan melalui doktrin agama bahwa imunisasi haram seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok ummu salamah yang memberikan ceramah, serta melalui media majalah dan buku-buku (majalah bekam, Deadly Mist, Bayang-Bayang Gurita) yang sudah beredar dibeberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini tentu memberikan efek negatif terhadap program imunisasi di Provinsi Sumatera Barat. Isu ini telah berkembang hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Akan tetapi ternyata, banyak diantara yang mengklaim bahwa imunisasi itu haram dan tidak efektif ternyata bukanlah ahli imunisasi. Imunisasi itu penting, karena bisa mencegah penyakit. Banyak kematian yang setiap hari bisa dicegah karena anak telah diimunisasi, demikian disampaikan oleh Dr. Iskandar Syarif, SpA(k) pada materinya yang berjudul Persepsi yang salah tentang imunisasi, mewakili cadiak pandai.

Buya Gusrizal Gazahar, tokoh ulama
yang sangat peduli terhadap imunisasi
Dari Alim Ulama, yang pada kesempatan ini disampaikan oleh Buya Gusrizal Gazahar, menyampaikan bahwa pada seluruh umat islam di Sumatera Barat, MUI menghimbau, bagi siapapun yang peduli pada kesehatan anak-anak kita, buah hati kita yang akan jadi generasi penerus, agar diberikan imunisasi dasar lengkap sebagai suatu tanggung jawab kita bersama, para ulama, MUI, lembaga fiqih internasional, mengatakan bahwa memberikan imunisasi sebagai tanggung jawab orang tua.


Saat menutup pertemuan, kepala Dinas Kesehatan, memohon dukungan dari para tokoh agama baik dari MUI, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, ormas Islam, jajaran Depag, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta para tokoh adat  dan cendekia agar dapat memberikan masukan terhadap program imunisasi di Provinsi Sumatera Barat. untuk melindungi buah hati kita dari penyakit.



video

(DR. dr. Irene, MKM)

SUMATERA BARAT RAIH MDG AWARD 2012

Padang, 30 Maret 2013

Gubernur Sumatera Barat dan Piala MDGs Award
Provinsi Sumatera Barat dibawah kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno kembali mengukir sejarah, meraih Penghargaan sebagai Provinsi Pelaksana MDG’s Terbaik dalam MDG’s Award 2012 pada Indonesia MDG Awards (IMA) yang diselenggarakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs (KUKPRI MDGs), di Bali ( 25/3) lalu, setelah sebelumnya Gubernur Irwan Prayitno juga mendapatkan penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika dari Menteri Kesehatan RI.

Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, penghargaan ini digelar dalam forum tahunan untuk apresiasi bagi para pelaku pembangunan berwawasan MDGs [Millenium Development Goals] terbaik dari seluruh nusantara. Merupakan sesuatu yang membanggakan kita semua masyarakat Sumatera Barat dalam upaya mencapai Visi, Sumatera Barat yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat.

Kelompok peserta yang terdiri dari kabupaten/kota, LSM, Sektor Swasta, dan Organisasi Kepemudaan, diharapkan dapat mempresentasikan lebih jauh dari sekedar snapshot atau potret praktek cerdas mereka dari berbagai lokasi di Indonesia. IMA 2012 juga memberikan bobot penilaian yang tinggi bagi kemampuan program melakukan replikasi atau kemudahannya diadopsi oleh pelaku-pelaku pembangunan lain di wilayah lain. 

Rentang waktu yang tersisa menjelang batas akhir Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 tidak lama lagi. Perjalanan MDGs telah memasuki tahun ke- tiga belas, dan waktu yang tersisa hanya dua tahun lagi menjelang tahun 2015, upaya-upaya yang diarahkan untuk mempercepat pencapaian target-target MDGs merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar.

Gambaran umum mengenai pencapaian MDGs di Indonesia menunjukkan kemajuan yang belum merata. Ada target-target tertentu yang telah dicapai, ada beberapa target yang berada pada jalur yang benar untuk dicapai pada tahun 2015, tetapi ada beberapa target lain yang mungkin tidak akan tercapai tanpa adanya upaya-upaya terobosan dan kerja keras berskala nasional.

Target-target MDGs yang memerlukan perhatian khusus tersebut berkaitan dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan, penyebaran HIV/AIDS, akses bekelanjutan yang belum memadai ke air minum layakdan sanitasi layak. Meskipun target-target ini menuntut perhatian yang lebih serius, tidak berarti bahwa target-target MDGs yang saat ini berada pada jalur untuk dicapai pada 2015 dapat diabaikan. 

Target-target inipun memberikan tantangan yang besar dalam arti bagaimana mempertahankan agar target-target tersebut bisa terus berada pada jalur yang tepat untuk dicapai tahun 2015. Ini semua tidak mudah, karena guncangan-guncangan eksternal berupa krisis finansial maupun bencana alam, baik dalam skala nasional maupun global, dapat menggerus perolehan yang telah dicapai sejauh ini.

Tantangan berat yang dihadapi menjelang tenggat waktu MDGs pada tahun 2015 telah mendorong inisiatif untuk mempercepat upaya pencapaian target-target MDGs. Di antara upaya-upaya penting (milestones) untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs adalah diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 mengenai Program Pembangunan yang Berkeadilan yang mengamanatkan langkah-langkah percepatan pencapaian MDGs di Indonesia. 

Di samping itu,diterbitkannya Peta Jalan (Roadmap) Percepatan Pencapaian MDGs oleh Bappenas, yang diikuti dengan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs di tingkat provinsi, merupakan langkah penting dalam menjabarkan secara rinci berbagai kebijakan dan strategi mencapai target-target MDGs pada 2015. 

Salah satu aspek penting untuk mendorong pencapaian MDGs adalah membangun suatu sistem insentif dan disinsentifyang dapat berfungsi sebagai katalis bagi percepatan pencapaian MDGs. Sistem ini bertujuan untuk memilah secara jelasaspek-aspek reward and punishment yang bertujuan memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap upaya-upaya yang diarahkan untuk mendorong pencapaian target-target MDGs, tetapi juga sekaligus menghindarkan praktek-praktek yang tidak mendukung upaya pembangunan nasional ini. 

Di samping itu, upaya percepatan pencapaian MDGs akan lebih berhasil jika terdapat komitmen untuk menghasilkan karya-karya terbaik yang dapat menunjang upaya-upaya pembangunan nasional melalui semangat kompetisi prestasi kinerja pembangunan yang adil dan terus-menerus. Berbagai praktek cerdas (best practices) yang telah diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan MDGs di tingkat pusat dan daerah sudah selayaknya mendapat apresiasi yang tinggi, dengan demikian menjadi insentif bagi mereka untuk terus mempertahankan dan meningkatkan praktek-praktek cerdas yang sangat diperlukan ini. Menampilkan dan memberikan pengakuan terhadap praktek cerdas yang telah dilakukan di daerah secara nasional merupakan bentuk apresiasi, dan diharapkan memberikan daya dorong untuk mereplikasi praktek-praktek cerdas tersebut secara lebih luas.

Pada kesempatan ini, kategori penghargaan adalah 1) Nutrisi, 2) Kesehatan Ibu dan Anak, 3) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular & HIV/AIDS, 4) Layanan Air Bersih & Sanitasi dan 5) Pendidikan.

Dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh memperoleh nominasi untuk kategori nutrisi dan pendidikan dan Kota Sawahlunto memperoleh nominasi untuk kategori layanan air bersih dan sanitasi, kesehatan ibu dan anak serta nutrisi.

Setelah melalui proses seleksi yang sangat ketat, maka PROVINSI SUMATERA BARAT mendapat penghargaan sebagai PROVINSI PELAKSANA MDG’s TERBAIK MDG AWARD 2012, Kota Payakumbuh sebagai pemenang ke tiga untuk kategori pendidikan dan Kota Sawahlunto sebagai pemenang pertama untuk kategori kesehatan ibu dan anak.
Dengan adanya semangat kompetisi yang sehat untuk menghasilkan prestasi yang terbaik melalui program-program yang diarahkan untuk pencapaian MDGs, upaya untuk mendorong pencapaian MDGs pada tahun 2015 akan menjadi lebih efektif.


SUMATERA BARAT DAN MDGs

Millenium Development Goals (MDGs) terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

1) memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem;
2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;
3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4) menurunkan angka kematian anak;
5) meningkatkan kesehatan ibu hamil;
6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7) memastikan kelestarian lingkungan; dan
8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan


Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dibawah Gubernur Irwan Prayitno sangat medukung upaya untuk mencapai target MDGs tersebut. Dan semangat ini diawali dengan beberapa Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goal (RAD MDGS) untuk tahun 2011-2015 dan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goal (RAD MDGS).


Menindaklanjuti RAD MDGs yang telah disusun, Gubernur Irwan Prayitno memprakarsai Pertemuan Koordinasi dengan seluruh bupati dan walikota untuk mengkoordinasikan Pencapaian Target MDGs dan dari pertemuan tersebut dibuatlah sebuah Kesepakatan bersama Pemprov dengan Pemkab/ko se Sumatera Barat.

Dalam kesepakatan tersebut menyatakan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat berkomitmen melakukan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pencapaian Target MDGs Tahun 2015. Ini sebuah Bukti bagi kita bahwa kita kepedulian terhadap MDGs yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 050-211-2012 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (MDGs) Provinsi Sumatera Barat.

Bersama SKPD terkait Pemda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan Pekan MDGs, sebagai usaha dan upaya sosialialisasi dan penyebarluasan informasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap Kesehatan, agar semua masyarakat telah mengetahui target MDGs 2015 dan ini tentu semakin mendapat respon dan dukungan komponen masyarakat untuk pencapaian MDGs 2015.

(DR. dr. Irene, MKM)